DEMOCRAZY.ID - Pemerintah berubah sikap dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Presiden Jokowi belakangan justru mengizinkan penggunaan APBN untuk mendanai proyek tersebut. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sendiri memang kembali jadi bahan gunjingan. Sejak awal masa pemerintahan Kabinet Kerja Presiden Jokowi, proyek ini sudah mendapat banyak tentangan. Banyak kalangan menilai, proyek ini tidak penting dan tidak visible untuk dijalankan. Apalagi jarak Jakarta-Bandung yang relatif dekat. Meski banyak kritikan, proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini tetap dijalankan. Pemerintah berkeyakinan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat antar kedua daerah. Selain itu, proyek ini dijalankan dengan skema bisnis B2B tanpa membebani anggaran negara. Namun progres proyek pembangunan yang mulai dibangun pada 2016 ini cenderung melambat. Kondisi pandemi yang menyebabkan pembengkakan biaya menjadi penghambat. Agar proyek ini terus bergulir, Presiden Joko Widodo kemudian mengiz
DEMOCRAZY.ID - Pemerintah berubah sikap dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Presiden Jokowi belakangan justru mengizinkan penggunaan APBN untuk mendanai proyek tersebut. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sendiri memang kembali jadi bahan gunjingan. Sejak awal masa pemerintahan Kabinet Kerja Presiden Jokowi, proyek ini sudah mendapat banyak tentangan. Banyak kalangan menilai, proyek ini tidak penting dan tidak visible untuk dijalankan. Apalagi jarak Jakarta-Bandung yang relatif dekat. Meski banyak kritikan, proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini tetap dijalankan. Pemerintah berkeyakinan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat antar kedua daerah. Selain itu, proyek ini dijalankan dengan skema bisnis B2B tanpa membebani anggaran negara. Namun progres proyek pembangunan yang mulai dibangun pada 2016 ini cenderung melambat. Kondisi pandemi yang menyebabkan pembengkakan biaya menjadi penghambat. Agar proyek ini terus bergulir, Presiden Joko Widodo kemudian mengiz