DEMOCRAZY.ID - Denny Indrayana menilai reformasi lembaga permasyarakatan (Lapas), salah satunya mengenai overload atau kelebihan kapasitas, harusnya berada di bawah koordinasi Presiden atau Wakil Presiden (Wapres). Sebab, menurutnya masalah ini harus ditangani lintas kementerian. "Secara umum persoalan reformasi Lapas sebaiknya menjadi presidential issue, atau menjadi atensi lembaga kepresidenan langsung. Bisa oleh Presiden, atau Wakil Presiden. Tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab Menkumham saja, atau bahkan hanya Menko Polhukam. Karena faktanya masalah ini perlu ditangani lintas Kemenkoan. Misalnya, soal kecukupan anggaran lebih banyak ada di Kemenkeu, yang berada di lingkungan Menko Perekonomian," kata Denny dalam keterangan yang diterima, Rabu (15/9/2021). Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM itu kemudian mengusulkan solusi jangka pendek dan jangka panjang mengenai kelebihan kapasitas di Lapas ini. Pertama, Menkumham mengeluarkan narapidana yang dasar hukum penahanannya
DEMOCRAZY.ID - Denny Indrayana menilai reformasi lembaga permasyarakatan (Lapas), salah satunya mengenai overload atau kelebihan kapasitas, harusnya berada di bawah koordinasi Presiden atau Wakil Presiden (Wapres). Sebab, menurutnya masalah ini harus ditangani lintas kementerian. "Secara umum persoalan reformasi Lapas sebaiknya menjadi presidential issue, atau menjadi atensi lembaga kepresidenan langsung. Bisa oleh Presiden, atau Wakil Presiden. Tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab Menkumham saja, atau bahkan hanya Menko Polhukam. Karena faktanya masalah ini perlu ditangani lintas Kemenkoan. Misalnya, soal kecukupan anggaran lebih banyak ada di Kemenkeu, yang berada di lingkungan Menko Perekonomian," kata Denny dalam keterangan yang diterima, Rabu (15/9/2021). Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM itu kemudian mengusulkan solusi jangka pendek dan jangka panjang mengenai kelebihan kapasitas di Lapas ini. Pertama, Menkumham mengeluarkan narapidana yang dasar hukum penahanannya