DEMOCRAZY.ID - Paradoks kembali terjadi di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kali ini tentang cara pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule mengurai tentang data-data yang dipublikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang harus diklarifikasi oleh pemerintah. Mulai dari anggaran Covid-19 yang sudah menghabiskan dana hingga Rp 1.000 triliun, hingga yang teranyar mengenai selisih Rp 147 triliun program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 yang tidak dipublikasi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, semua data ini hanya mempertegas bahwa pemerintah tidak benar-benar serius dalam menangani Covid-19. Sebab, Covid-19 yang ditangani dengan anggaran Rp 1.000 triliun terbukti tidak efektif dalam memperbaiki keadaan. Di satu sisi dana sebesar Rp 147 triliun justru tidak dilaporkan ke publik. “Semua tak lain agar bebas garong uang rakyat, dan melanggengkan kekuasaan,” tuturnya saat berbincang, Kamis pagi (9
DEMOCRAZY.ID - Paradoks kembali terjadi di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kali ini tentang cara pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule mengurai tentang data-data yang dipublikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang harus diklarifikasi oleh pemerintah. Mulai dari anggaran Covid-19 yang sudah menghabiskan dana hingga Rp 1.000 triliun, hingga yang teranyar mengenai selisih Rp 147 triliun program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 yang tidak dipublikasi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, semua data ini hanya mempertegas bahwa pemerintah tidak benar-benar serius dalam menangani Covid-19. Sebab, Covid-19 yang ditangani dengan anggaran Rp 1.000 triliun terbukti tidak efektif dalam memperbaiki keadaan. Di satu sisi dana sebesar Rp 147 triliun justru tidak dilaporkan ke publik. “Semua tak lain agar bebas garong uang rakyat, dan melanggengkan kekuasaan,” tuturnya saat berbincang, Kamis pagi (9