DEMOCRAZY.ID - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam orasinya memberikan lima tuntutan saat unjuk rasa di kawasan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (27/9). Pertama mereka menuntut agar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencabut surat keputusan pemecatan terhadap 57 pegawai KPK. “Mendesak Ketua KPK untuk mencabut SK 652 dan SK Pimpinan KPK tentang pemberhentian 57 pegawai KPK yang dikeluarkan pada 13 September yang disebabkan oleh TWK cacat formil secara substansi mengandung rasisme, terindikasi pelecehan dan mengganggu hak privasi dalam beragama,” kata seorang orator yang merupakan anggota BEM SI dengan suara lantang di atas mobil komando, Senin (27/9). Mereka juga menuntut agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertanggung jawab dalam upaya pelemahan kinerja KPK. Utamanya pemecatan terhadap Novel Baswedan dan kawan-kawan yang termasuk bagian dari 57 pegawai KPK. “Mendesak Presiden untuk bertanggungjawab dalam kasus
DEMOCRAZY.ID - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam orasinya memberikan lima tuntutan saat unjuk rasa di kawasan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (27/9). Pertama mereka menuntut agar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencabut surat keputusan pemecatan terhadap 57 pegawai KPK. “Mendesak Ketua KPK untuk mencabut SK 652 dan SK Pimpinan KPK tentang pemberhentian 57 pegawai KPK yang dikeluarkan pada 13 September yang disebabkan oleh TWK cacat formil secara substansi mengandung rasisme, terindikasi pelecehan dan mengganggu hak privasi dalam beragama,” kata seorang orator yang merupakan anggota BEM SI dengan suara lantang di atas mobil komando, Senin (27/9). Mereka juga menuntut agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertanggung jawab dalam upaya pelemahan kinerja KPK. Utamanya pemecatan terhadap Novel Baswedan dan kawan-kawan yang termasuk bagian dari 57 pegawai KPK. “Mendesak Presiden untuk bertanggungjawab dalam kasus