DEMOCRAZY.ID - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) heran dengan alasan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) membawa kasus pencemaran nama baik dan berita bohong ke ranah hukum. Sebab, Luhut beralasan agar anak cucunya tidak menganggap dirinya berlaku curang dalam perkara tambang di Papua. Anggota Tim Kuasa Hukum Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti, Asfinawati, menilai Luhut seharusnya tak perlu takut dipandang curang oleh keluarganya jika tak bersalah. "Dia kan pejabat publik, kenapa alasannya jadi keluarga?" ujar Ketua YLBHI itu saat dihubungi, Selasa (28/9). Disamping itu, Asfinawati juga mengingatkan Luhut, menjadi pejabat publik ada hal yang harus terbuka dan diketahui masyarakat. Salah satunya, mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Maka jika merasa difitnah atau dicemarkan nama baik, Luhut harusnya menjawabnya dan membuktikannya, bukan melaporkannya ke pihak berwajib. "Kalau d
DEMOCRAZY.ID - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) heran dengan alasan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) membawa kasus pencemaran nama baik dan berita bohong ke ranah hukum. Sebab, Luhut beralasan agar anak cucunya tidak menganggap dirinya berlaku curang dalam perkara tambang di Papua. Anggota Tim Kuasa Hukum Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti, Asfinawati, menilai Luhut seharusnya tak perlu takut dipandang curang oleh keluarganya jika tak bersalah. "Dia kan pejabat publik, kenapa alasannya jadi keluarga?" ujar Ketua YLBHI itu saat dihubungi, Selasa (28/9). Disamping itu, Asfinawati juga mengingatkan Luhut, menjadi pejabat publik ada hal yang harus terbuka dan diketahui masyarakat. Salah satunya, mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Maka jika merasa difitnah atau dicemarkan nama baik, Luhut harusnya menjawabnya dan membuktikannya, bukan melaporkannya ke pihak berwajib. "Kalau d