DEMOCRAZY.ID - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Pimpinan Abdul Muis Amiruddin membongkar lima dosa Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lima dosa Jokowi tersebut dibeberkan HMI Pimpinan Muis sebagai respons menjelang dua tahun kepemimpinan Jokowi. “Pertama, sengkarut penanganan covid-19 dan ketiadaan kebijakan transisi,” ujar Muis, Kamis 5 Agustus 2021. Muis juga menyoroti alokasi dana anggaran yang fantastis untuk pandemi, tetapi tidak dibarengi oleh transparansi. Selain itu, kata Muis, kebijakan yang dijalankan Jokowi sering kali membuat rakyat panik dan belum siap. “Kedua, pengkerdilan ruang sipil, ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik,” tuturnya. Penanggung Jawab PB HMI ini juga mengungkap sejumlah pasal, misalnya Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 yang membuat pembuat konten dirugikan tanpa kepastian pelanggaran pemuatan konten. Tak hanya itu, ia juga menyoroti adanya pembentukan polisi siber yang mengarah pada isu kritisme terhadap pemerintah
HMI Pimpinan Abdul Muis Beberkan 5 Dosa Jokowi, Salah Satunya Pembungkaman Pendapat
Agustus 05, 2021
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Pimpinan Abdul Muis Amiruddin membongkar lima dosa Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lima dosa Jokowi tersebut dibeberkan HMI Pimpinan Muis sebagai respons menjelang dua tahun kepemimpinan Jokowi. “Pertama, sengkarut penanganan covid-19 dan ketiadaan kebijakan transisi,” ujar Muis, Kamis 5 Agustus 2021. Muis juga menyoroti alokasi dana anggaran yang fantastis untuk pandemi, tetapi tidak dibarengi oleh transparansi. Selain itu, kata Muis, kebijakan yang dijalankan Jokowi sering kali membuat rakyat panik dan belum siap. “Kedua, pengkerdilan ruang sipil, ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik,” tuturnya. Penanggung Jawab PB HMI ini juga mengungkap sejumlah pasal, misalnya Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 yang membuat pembuat konten dirugikan tanpa kepastian pelanggaran pemuatan konten. Tak hanya itu, ia juga menyoroti adanya pembentukan polisi siber yang mengarah pada isu kritisme terhadap pemerintah