DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai Partai Amanat Nasional (PAN) termasuk partai yang memiliki banyak kader berkualitas.
Karena itu, beberapa kader PAN layak menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Untuk diketahui, PAN telah bergabung dengan koalisi partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin.
Jamiluddin menyebut ada tida kader PAN yang layak untuk menjadi menteri.
"Mengingat saat ini kabinet Jokowi lemah di bidang ekonomi, maka kader PAN tampaknya bisa mengisinya. Ada tiga kandidat yang layak untuk memperkuat tim ekonomi kabinet Jokowi," kata Jamiluddin kepada wartawan, Kamis (26/8/2021).
"Ketiga sosok tersebut adalah Hatta Rajasa, Didik Rachbini, dan Drajad Wibowo. Mereka ini sangat mumpuni di bidang ekonomi," lanjutnya.
Secara khusus, Jamiluddin menilai Hatta Rajasa memiliki pengalaman lebih karena pernah menjadi menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurutnya, prestasi Hatta Rajasa sebagai menteri saat itu cukup baik.
Karena itu, Hatta Rajasa dapat menjadi tim yang kuat bersama menyeri keuangan saat ini.
"Jokowi dapat memilih mereka sesuai kebutuhan agar Indonesia dapat keluar dari permasalahan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19," ucapnya.
Selain ketiga sosok tersebut, Jamiluddin juga menilai Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan layak menjadi menteri
Namun karena saat ini yang urgen adalah penanganan ekonomi, Jamiluddin melihat Zulkifli Hasan tidak cocok untuk mengisinya.
"Zulkifli Hasan sendiri sudah pernah menjadi menteri di era Susilo Bambang Yudhoyono. Ia saat itu menjadi menteri kehutanan," ujarnya.
"Saat menjadi menteri, prestasinya terkesan tidak menonjol. Tidak ada kebijakannya yang monumental dalam penanganan hutan di Indonesia," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menjawab kemungkinan partainya mendapat jatah menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Hal itu menyusul bergabungnya PAN dalam jajaran koalisi partai politik pendukung pemerintah.
Menurut Viva Yoga, kocok ulang posisi menteri merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Itu kewenangan dan hak prerogatif presiden," kata Viva saat dikonfirmasi, Rabu (25/8/2021).
Lebih lanjut, Viva mengatakan diundangnya Ketua Umum dan Sekjen PAN bersama pimpinan parpol koalisi pemerintah ke Istana sore tadi, tak membahas posisi menteri di kabinet.
"Pertemuan tadi tidak berbicara soal kabinet," ucap juru bicara PAN itu. [Democrazy/trb]
