DEMOCRAZY.ID - Tagar “Waspadai Manuver PDIP” sedang trending di Twitter pada Selasa, 24 Agustus 2021 sebagai sindiran kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Salah netizen menyindir dengan kalimat, “kepakan sayap kekorupsian” sebagai sindiran terkait beberapa kader PDIP yang terlibat kasus korupsi. “Banteng bersama kalian. Kepakan sayap kekorupsian. Waspadai Manuver PDIP,” kata PrincessKrikil. Sindiran itu sekaligus juga olokan terhadap baliho Ketua PDIP Bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani yang bertuliskan, “Kepakan Sayap Kebhinekaan”. Cuitan dalam tagar ini memang banyak menyinggung soal korupsi yang dilakukan kader PDIP. Kader yang utamanya banyak disoroti adalah terpidana kasus korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk penanganan Covid-19, Juliari Batubara. Netizen menyoroti hukuman Juliari Batubara yang dianggap terlalu ringan bagi pelaku yang korupsi di tengah kesusahan rakyat selama pandemi. Juliari divonis 12 tahun penjara dan dendaRp500 juta subsidair 6
Trending Tagar #WaspadaiManuverPDIP, Netizen: Kepak Sayap Kekorupsian!
Agustus 24, 2021
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Tagar “Waspadai Manuver PDIP” sedang trending di Twitter pada Selasa, 24 Agustus 2021 sebagai sindiran kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Salah netizen menyindir dengan kalimat, “kepakan sayap kekorupsian” sebagai sindiran terkait beberapa kader PDIP yang terlibat kasus korupsi. “Banteng bersama kalian. Kepakan sayap kekorupsian. Waspadai Manuver PDIP,” kata PrincessKrikil. Sindiran itu sekaligus juga olokan terhadap baliho Ketua PDIP Bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani yang bertuliskan, “Kepakan Sayap Kebhinekaan”. Cuitan dalam tagar ini memang banyak menyinggung soal korupsi yang dilakukan kader PDIP. Kader yang utamanya banyak disoroti adalah terpidana kasus korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk penanganan Covid-19, Juliari Batubara. Netizen menyoroti hukuman Juliari Batubara yang dianggap terlalu ringan bagi pelaku yang korupsi di tengah kesusahan rakyat selama pandemi. Juliari divonis 12 tahun penjara dan dendaRp500 juta subsidair 6