DEMOCRAZY.ID - Ahli hukum tata negara, Refly Harun (RH) turut menyoriti kritikan yang dilayangkan oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon baru-baru ini. Sebagaimana diketahui, Effendi seolah menyalahkan pemerintah yang sejak awal tidak menerapkan kebijakan lockdown (karatina wilayah) dalam penanganan pandemi Covid-19, mengingat saat ini lonjakan kasus terus terjadi. “Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai UU Karantina itu, di mana kita harusnya masuk ke fase lockdown. Tapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM,” katanya kepada wartawan, Sabtu, 31 Juli 2021. Dia menduga pemerintah mempertimbangkan sektor ekonomi, namun berakhir dengan ongkos lebih mahal. Menurutnya presiden tidak patuh terhadap konstitusi. Effendi mengatakan, seandainya lockdown diterapkan, hasilnya akan lebih efektif ketimbang vaksinasi. “Presiden tidak patuh konstitusi. Kalau dia patuh sejak awal lockdown, konsekuensinya dia belanja kan itu. Sebulan Rp 1 ju
DEMOCRAZY.ID - Ahli hukum tata negara, Refly Harun (RH) turut menyoriti kritikan yang dilayangkan oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon baru-baru ini. Sebagaimana diketahui, Effendi seolah menyalahkan pemerintah yang sejak awal tidak menerapkan kebijakan lockdown (karatina wilayah) dalam penanganan pandemi Covid-19, mengingat saat ini lonjakan kasus terus terjadi. “Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai UU Karantina itu, di mana kita harusnya masuk ke fase lockdown. Tapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM,” katanya kepada wartawan, Sabtu, 31 Juli 2021. Dia menduga pemerintah mempertimbangkan sektor ekonomi, namun berakhir dengan ongkos lebih mahal. Menurutnya presiden tidak patuh terhadap konstitusi. Effendi mengatakan, seandainya lockdown diterapkan, hasilnya akan lebih efektif ketimbang vaksinasi. “Presiden tidak patuh konstitusi. Kalau dia patuh sejak awal lockdown, konsekuensinya dia belanja kan itu. Sebulan Rp 1 ju