DEMOCRAZY.ID - Pakar hukum tata negara Refly Harun memberikan kritik keras terhadap wacana Pilpres kembali dilakukan MPR dan aturan presidential treshold. Refly Harun menyebut, wacana Pilpres agar kembali dilakukan oleh MPR dapat memberikan keleluasaan bagi oligarki untuk menentukan sosok yang akan maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. "Kalau presiden dipilih lagi oleh MPR zaman hari gini, waduh susah kita ya. Maka oligarki politik itu dengan mudah menyetir siapa yang akan didudukkan sebagai presiden dan wakil presiden," kata Refly Harun sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Refly Harun pada Jumat, 20 Agustus 2021. Refly Harun mengakui, Pilpres yang digelar secara langsung masih memiliki sejumlah kelemahan khususnya ketika aturan presidential treshold diberlakukan. Bahkan, aturan presidential treshold memungkinkan partai penguasa dapat mengajak semua partai politik untuk berkoalisi secara total sehingga Pilpres dapat digelar dengan hanya mengusung calon tunggal sa
DEMOCRAZY.ID - Pakar hukum tata negara Refly Harun memberikan kritik keras terhadap wacana Pilpres kembali dilakukan MPR dan aturan presidential treshold. Refly Harun menyebut, wacana Pilpres agar kembali dilakukan oleh MPR dapat memberikan keleluasaan bagi oligarki untuk menentukan sosok yang akan maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. "Kalau presiden dipilih lagi oleh MPR zaman hari gini, waduh susah kita ya. Maka oligarki politik itu dengan mudah menyetir siapa yang akan didudukkan sebagai presiden dan wakil presiden," kata Refly Harun sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Refly Harun pada Jumat, 20 Agustus 2021. Refly Harun mengakui, Pilpres yang digelar secara langsung masih memiliki sejumlah kelemahan khususnya ketika aturan presidential treshold diberlakukan. Bahkan, aturan presidential treshold memungkinkan partai penguasa dapat mengajak semua partai politik untuk berkoalisi secara total sehingga Pilpres dapat digelar dengan hanya mengusung calon tunggal sa