DEMOCRAZY.ID - Muncul wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga legislatif selama 2 tahun akibat ketidakpastian kapan pandemi corona berakhir. Anggota DPR Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto, mengatakan wacana itu tak masuk akal dan sulit diterima karena amandemen seharusnya digunakan untuk membatasi masa jabatan. "Diskursus yang sangat absurd dan sulit diterima logika dan nalar sehat. Amandemen UUD 1945 dilakukan justru salah satunya untuk mengkoreksi masa jabatan presiden yang terlalu lama. Pembatasan masa jabatan mencegah kesewang-wenangan, otoritarianisme, dan abuse of power," kata Didik, Selasa (31/8). Didik menegaskan dirinya menolak segala upaya akal-akalan politik untuk melanggengkan kekuasaan. "Untuk itulah saya akan dengan tegas menolak jika ada akal-akalan politik untuk melanggengkan kekuasaan, apalagi dengan cara mengakal-akali konstitusi," kata dia. Menurutnya, demokrasi Indonesia akan mundur jika ada upaya mengakali konstitusi demi melanggengkan
DEMOCRAZY.ID - Muncul wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga legislatif selama 2 tahun akibat ketidakpastian kapan pandemi corona berakhir. Anggota DPR Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto, mengatakan wacana itu tak masuk akal dan sulit diterima karena amandemen seharusnya digunakan untuk membatasi masa jabatan. "Diskursus yang sangat absurd dan sulit diterima logika dan nalar sehat. Amandemen UUD 1945 dilakukan justru salah satunya untuk mengkoreksi masa jabatan presiden yang terlalu lama. Pembatasan masa jabatan mencegah kesewang-wenangan, otoritarianisme, dan abuse of power," kata Didik, Selasa (31/8). Didik menegaskan dirinya menolak segala upaya akal-akalan politik untuk melanggengkan kekuasaan. "Untuk itulah saya akan dengan tegas menolak jika ada akal-akalan politik untuk melanggengkan kekuasaan, apalagi dengan cara mengakal-akali konstitusi," kata dia. Menurutnya, demokrasi Indonesia akan mundur jika ada upaya mengakali konstitusi demi melanggengkan