DEMOCRAZY.ID - Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Partai Demokrat, Jansen Sitindaon kembali menyoroti koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Menurut catatannya, bergabungnya PAN dengan kubu pemerintahan menyebabkan jumlah di pendukung mencapai 471 kursi (82 persen). Sehingga, pemerintah hanya memerluka 2 atau 3 kursi DPD saja untuk mengubah konstitusi. “Total kursi di MPR 711 kursi, 575 kursi DPR ditambah 136 kursi DPD. Untuk mengubah pasal-pasal di UUD, maka harus digelar sidang MPR dan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR atau sebanyak 474 legislator atau senator,” cuitnya melalui Twitter @jansen_jsp dikutip Jumat, 27 Agustus 2021. Oleh karena itu, Jansen mengingatkan, meningkatnya koalisi parpol pendukung pemerintah perlu diwaspadai. Sebab, hal tersebut semakin memudahkan agenda pihak tertentu yang ingin melakukan amandemen UUD 1945. “Jadi, cukup butuh tambahan 3 kursi DPD lagi. Setelah itu, mau mengubah isi konstitusi y
Jokowi Membangun Koalisi Super Gemuk, Demokrat: Indonesia Kembali ke Zaman Kegelapan Demokrasi!
Agustus 30, 2021
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Partai Demokrat, Jansen Sitindaon kembali menyoroti koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Menurut catatannya, bergabungnya PAN dengan kubu pemerintahan menyebabkan jumlah di pendukung mencapai 471 kursi (82 persen). Sehingga, pemerintah hanya memerluka 2 atau 3 kursi DPD saja untuk mengubah konstitusi. “Total kursi di MPR 711 kursi, 575 kursi DPR ditambah 136 kursi DPD. Untuk mengubah pasal-pasal di UUD, maka harus digelar sidang MPR dan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR atau sebanyak 474 legislator atau senator,” cuitnya melalui Twitter @jansen_jsp dikutip Jumat, 27 Agustus 2021. Oleh karena itu, Jansen mengingatkan, meningkatnya koalisi parpol pendukung pemerintah perlu diwaspadai. Sebab, hal tersebut semakin memudahkan agenda pihak tertentu yang ingin melakukan amandemen UUD 1945. “Jadi, cukup butuh tambahan 3 kursi DPD lagi. Setelah itu, mau mengubah isi konstitusi y