DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Partai Demokrat (PD) mengaku sudah mengira dari awal bahwa PAN akan diajak masuk koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.
Demokrat menduga masuknya PAN ke koalisi Jokowi untuk menggolkan wacana amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden.
"Selamat buat PAN. Itu pilihan politik mereka. Masuknya PAN bisa mengoreksi banyak hal kesalahan yang telah dilakukan oleh Presiden," kata Wasekjen PD Irwan kepada wartawan, Jumat (27/8/2021).
"Dugaan saya, sejak awal PAN akan ditarik masuk koalisi karena adanya kebutuhan amandemen UUD 1945, tidak hanya sebatas efektivitas pemerintahan semata. Karena koalisi Jokowi butuh tambahan PAN untuk mengusulkan amandemen, kourum pengubahan dan pemberian persetujuan," imbuhnya.
Kalkulasi Irwan, dengan masuknya PAN koalisi pemerintah memiliki 471 kursi di MPR RI.
Irwan menyebut koalisi pemerintah hanya membutuhkan 3 kursi lagi agar mencapai kuorum, dan amandemen UUD bisa dilakukan.
"Masuknya PAN akan memperkuat dan target amandemen. Jadi DPD RI sebagai kamar kedua dalam MPR kekuatannya 'tidak dibutuhkan' lagi. Masuknya PAN mengafirmasi agenda amandemen untuk memperpanjang masa jabatan Presiden," terang Irwan.
"Jumlah 44 kursi dari PAN akan menambah kekuatan pemerintah sebelumnya sebanyak 427. Jadi totalnya sekarang kursi pemerintah 471. Kourum untuk amandemen 474 anggota MPR. Tinggal cari anggota DPD RI 3 orang di luar Demokrat dan PKS," imbuhnya.
Lebih lanjut Irwan khawatir jika dugaannya ini benar-benar terjadi.
Namun Demokrat, sebut dia, tetap percaya masyarakat tidak akan membiarkan.
"Jika ini benar, tentu sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lembaga DPR, DPD juga MPR menjadi tameng kekuasaan. Demokrasi Indonesia di ujung tanduk. Secara hitungan kekuatan politik tentu tak terbendung, tetapi percaya saja ada Tuhan dan rakyat yang jaga Indonesia," tuturnya.
Terkait rencana amandemen UUD 1945 sebelumnya sudah dijelaskan oleh Wakil Ketua MPR Arsul Sani.
Dia memastikan amandemen UUD 1945 tidak akan dilakukan selama pandemi COVID-19. PPP merupakan salah satu partai di koalisi Jokowi.
"Tidak usah kita perdebatkan bahwa masih pandemi kok mau amandemen. Tidak terpikirkan di kita itu, amandemen itu nanti dilaksanakan selama pandemi COVID-19 masih ada," kata Arsul dalam video yang disiarkan channel YouTube Integrity Law Firm. [Democrazy/dtk]
