DEMOCRAZY.ID - Tenaga Ahli Kantor Staff Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin angkat bicara mengenai munculnya vaksin yang kini mulai dijual. Adapun vaksin itu dijual di Kimia Farma, dengan nama Sinopharm. Menurut Ngabalin, sejatinya Negara memiliki prinsip kalau semua vaksin yang diberikan pada masyarakat tidak dijual alias gratis. Di mana, vaksin itu seluruhnya ditanggung oleh negara melalui APBN. Namun dia menyinggung soal perubahan keputusan Menkes Nomor 19 tahun 2021 yang menjelaskan rencana perluasan akses vaksin kepada individu alias perorangan. Ini berkaitan dengan rencana Pemerintah dalam rangka mencapai 180 juta rakyat RI telah mendapat vaksin pada akhir 2021. Walau cuma 1 kali dosis. Maka dari itu, Sinopharm itulah bagian dari rencana percepatan yang bisa dijangkau oleh individu melalui jaringan Kimia Farma di banyak daerah. “Tujuannya memperluas, agar bisa diakses dengan tujuan bisa didapat masyarakat individu, perorangan. Meskipun pada akhir 2021 itu, 1 dosis suntikan
DEMOCRAZY.ID - Tenaga Ahli Kantor Staff Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin angkat bicara mengenai munculnya vaksin yang kini mulai dijual. Adapun vaksin itu dijual di Kimia Farma, dengan nama Sinopharm. Menurut Ngabalin, sejatinya Negara memiliki prinsip kalau semua vaksin yang diberikan pada masyarakat tidak dijual alias gratis. Di mana, vaksin itu seluruhnya ditanggung oleh negara melalui APBN. Namun dia menyinggung soal perubahan keputusan Menkes Nomor 19 tahun 2021 yang menjelaskan rencana perluasan akses vaksin kepada individu alias perorangan. Ini berkaitan dengan rencana Pemerintah dalam rangka mencapai 180 juta rakyat RI telah mendapat vaksin pada akhir 2021. Walau cuma 1 kali dosis. Maka dari itu, Sinopharm itulah bagian dari rencana percepatan yang bisa dijangkau oleh individu melalui jaringan Kimia Farma di banyak daerah. “Tujuannya memperluas, agar bisa diakses dengan tujuan bisa didapat masyarakat individu, perorangan. Meskipun pada akhir 2021 itu, 1 dosis suntikan