DEMOCRAZY.ID - Wasekjen DPP PA 212 Novel Bamukmin turut mengomentari perpanjangan PPKM Darurat hingga akhir Juli. Anak buah Habib Rizieq ini menyarankan, harusnya pemerintah merundingkan terlebih dulu dengan semua tokoh lintas agama perihal perpanjangan PPKM Darurat tersebut. “Sedari itu keputusan PPKM atau PSBB atau lockdown apapun namanya harus diputuskan bersama oleh seluruh komponen anak bangsa untuk mengambil langkah tepat agar tidak ditunggangi,” kata Novel saat dihubungi, Sabtu (17/7/2021). Novel menyebut, bila keputusan PPKM tersebut diputuskan sepihak oleh pemerintah. Maka, diduga keputusan tersebut syarat dengan kepentingan politik. “PPKM tidak bisa ditentukan oleh pemerintah langsung, karena kekuasaan bukan murni para pribumi akan tetapi sudah terindikasi kuat di belakangnya adalah para cukong komunis,” tandas Novel. “Kepentingan politik mungkar yang menghalalkan berbagai macam cara (tak boleh dibiarkan) agar elit politik sebagai jongos cukong komunis tidak leluasa mengerj
Soal Perpanjangan PPKM Darurat, Novel PA 212: Pemerintah Ditunggangi Cukong Komunis, Rakyat Dikerjain!
Juli 17, 2021
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Wasekjen DPP PA 212 Novel Bamukmin turut mengomentari perpanjangan PPKM Darurat hingga akhir Juli. Anak buah Habib Rizieq ini menyarankan, harusnya pemerintah merundingkan terlebih dulu dengan semua tokoh lintas agama perihal perpanjangan PPKM Darurat tersebut. “Sedari itu keputusan PPKM atau PSBB atau lockdown apapun namanya harus diputuskan bersama oleh seluruh komponen anak bangsa untuk mengambil langkah tepat agar tidak ditunggangi,” kata Novel saat dihubungi, Sabtu (17/7/2021). Novel menyebut, bila keputusan PPKM tersebut diputuskan sepihak oleh pemerintah. Maka, diduga keputusan tersebut syarat dengan kepentingan politik. “PPKM tidak bisa ditentukan oleh pemerintah langsung, karena kekuasaan bukan murni para pribumi akan tetapi sudah terindikasi kuat di belakangnya adalah para cukong komunis,” tandas Novel. “Kepentingan politik mungkar yang menghalalkan berbagai macam cara (tak boleh dibiarkan) agar elit politik sebagai jongos cukong komunis tidak leluasa mengerj