DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, vaksin Sinopharm hibah dari Uni Emirat Arab (UEA) tidak akan digunakan untuk pelaksanaan vaksin gotong royong individu yang berbayar.
"Saya ingin memastikan di sini bahwa 500.000 (vaksin) Sinopharm dan akan tambah lagi 250.000, hibah pribadi dari Raja UAE ke Presiden Jokowi, tidak dijual oleh Bio Farma," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (13/7/2021).
Budi menuturkan, vaksin hibah tersebut disimpan oleh Kementerian Kesehatan dan penyalurannya akan dilakukan dengan hati-hati.
Ia mengatakan, sesuai arahan presiden, vaksin tersebut awalnya akan dipergunakan untuk calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini.
"Vaksin ini tadinya mau dipakai untuk haji supaya cepat. Pak Presiden bilang, 'sudah jangan dikasih ke mana-mana disiapkan untuk haji'," ujar Budi.
Namun, setelah keberangkatan calon jemaah haji dibatalkan, vaksin tersebut rencananya akan digunakan untuk vaksinasi kelompok difabel.
"Ini diberikan sebagai jatah pribadi Bapak Presiden ke difabel-difabel yang ada di zona-zona merah," kata dia.
Diketahui, vaksinasi gotong royong berbayar bagi individu yang awalnya akan dimulai pada Senin (12/7/2021) kemarin akan menggunakan vaksin Sinopharm seperti vaksinasi gotong royong perusahaan.
Harga pembelian vaksin dalam program tersebut dipatok sebesar Rp 321.660 per dosis.
Peserta vaksinasi juga akan dikenakan tarif pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis.
Dengan demikian, setiap satu dosis penyuntikan vaksin peserta harus mengeluarkan Rp 439.570.
Karena dibutuhkan dua dosis vaksin, maka total biaya vaksinasi per individu sebesar Rp 879.140.
Ketentuan ini lantas menuai kritik. PT Kimia Farma Tbk akhirnya menunda pelaksanaan vaksiniasi gotong royong individu yang semestinya dimulai pada Senin ini.
Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro beralasan, keputusan tersebut diambil karena melihat tinggnya respons dari berbagai pihak terkait pelaksanaan vaksinasi berbayar.
“Serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi gotong royong individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta,” tutur dia. [Democrazy/spt]
