DEMOCRAZY.ID - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (KontraS) Papua Sam Awom menilai Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua hanya terkait urusan duit dan tidak menyentuh esensi persoalan di Bumi Cendrawasih. Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Otsus menjadi UU Otsus, Kamis (15/7). "Revisi tidak ada esensi sama sekali untuk persoalan-persoalan Papua hari ini yang bicara tentang HAM, bicara tentang solusi penyelesaian konflik Papua, ini kan tidak dimuat," kata dia, saat dihubungi, Kamis (15/7). Misalnya, kata dia, dana Otsus Papua yang diubah dari 2 persen menjadi 2,25 persen. Menurutnya, ketentuan itu memperlihatkan pemerintah pusat yang hanya sekadar menyalurkan uang ke Papua. "Jakarta cuma melihat bagaimana uangnya disalurkan, kemudian sistem investasi bisa berjalan. Dana 2,25 tapi kan tidak jelas, yang rakyat butuhkan hari ini kan evalu
DEMOCRAZY.ID - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (KontraS) Papua Sam Awom menilai Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua hanya terkait urusan duit dan tidak menyentuh esensi persoalan di Bumi Cendrawasih. Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Otsus menjadi UU Otsus, Kamis (15/7). "Revisi tidak ada esensi sama sekali untuk persoalan-persoalan Papua hari ini yang bicara tentang HAM, bicara tentang solusi penyelesaian konflik Papua, ini kan tidak dimuat," kata dia, saat dihubungi, Kamis (15/7). Misalnya, kata dia, dana Otsus Papua yang diubah dari 2 persen menjadi 2,25 persen. Menurutnya, ketentuan itu memperlihatkan pemerintah pusat yang hanya sekadar menyalurkan uang ke Papua. "Jakarta cuma melihat bagaimana uangnya disalurkan, kemudian sistem investasi bisa berjalan. Dana 2,25 tapi kan tidak jelas, yang rakyat butuhkan hari ini kan evalu