DEMOCRAZY.ID - Peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menilai tindakan pimpinan KPK menolak keberatan sejumlah pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai kesewenang-wenangan baru. Zaenur juga menyebut para pimpinan KPK itu tidak tahu malu. Sebab, para pegawai tersebut telah menunjukkan sejumlah pelanggaran hukum yang dilakukan dalam proses keputusan pemberhentian 75 pegawai KPK. "Sudah jelas ditunjukkan kesalahannya tapi pimpinan KPK sudah tidak tahu malu lagi dalam TWK ini," kata Zaenur dalam pesan suara, Selasa (6/7). Menurut Zaenur, kesewenang-wenangan terjadi karena dua hal, yakni bertindak tanpa dasar kewenangan dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Zaenur mengatakan pimpinan KPK bertindak sewenang-wenang karena mereka tidak memiliki wewenang dalam proses TWK. Sebab, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawa
DEMOCRAZY.ID - Peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menilai tindakan pimpinan KPK menolak keberatan sejumlah pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai kesewenang-wenangan baru. Zaenur juga menyebut para pimpinan KPK itu tidak tahu malu. Sebab, para pegawai tersebut telah menunjukkan sejumlah pelanggaran hukum yang dilakukan dalam proses keputusan pemberhentian 75 pegawai KPK. "Sudah jelas ditunjukkan kesalahannya tapi pimpinan KPK sudah tidak tahu malu lagi dalam TWK ini," kata Zaenur dalam pesan suara, Selasa (6/7). Menurut Zaenur, kesewenang-wenangan terjadi karena dua hal, yakni bertindak tanpa dasar kewenangan dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Zaenur mengatakan pimpinan KPK bertindak sewenang-wenang karena mereka tidak memiliki wewenang dalam proses TWK. Sebab, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawa