DEMOCRAZY.ID - Baru-baru ini, PSI alias Partai Solidaritas Indonesia menyentil Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). PSI bahkan meminta Penerintah dan DPR meninjau ulang keberadaan KPI yang dianggap tak lagi relevan dengan zaman saat ini. Adapun hal itu disampaikan oleh Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, dalam keterangan tertulisnya pada Senin kemarin, 28 Juni 2021. “Lembaga ini tidak relevan lagi dengan zaman. Tidak bermanfaat untuk masyarakat, dan hanya rajin memicu kontroversi tidak perlu,” bunyi unggahan Giring, Selasa, 29 Juni 2021. “Pajak rakyat harus demi kemaslahatan rakyat. Harus relevan dan bermanfaat, atau dibubarkan.” Hal tersebut juga terkait dengan aturan baru KPI yang menuai kontroversi di mana mereka membatasi jam tayang 42 lagu berbahasa Inggris. 42 lagu tertentu yang dimaksud hanya boleh disiarkan di radio setelah pukul 22.00 WIB saja lantaran dinilai bermuatan asusila, padahal menurut sebagian netizen, beberapa dari lagu tersebut bahkan tak mengandung lirik vulgar atau
DEMOCRAZY.ID - Baru-baru ini, PSI alias Partai Solidaritas Indonesia menyentil Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). PSI bahkan meminta Penerintah dan DPR meninjau ulang keberadaan KPI yang dianggap tak lagi relevan dengan zaman saat ini. Adapun hal itu disampaikan oleh Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, dalam keterangan tertulisnya pada Senin kemarin, 28 Juni 2021. “Lembaga ini tidak relevan lagi dengan zaman. Tidak bermanfaat untuk masyarakat, dan hanya rajin memicu kontroversi tidak perlu,” bunyi unggahan Giring, Selasa, 29 Juni 2021. “Pajak rakyat harus demi kemaslahatan rakyat. Harus relevan dan bermanfaat, atau dibubarkan.” Hal tersebut juga terkait dengan aturan baru KPI yang menuai kontroversi di mana mereka membatasi jam tayang 42 lagu berbahasa Inggris. 42 lagu tertentu yang dimaksud hanya boleh disiarkan di radio setelah pukul 22.00 WIB saja lantaran dinilai bermuatan asusila, padahal menurut sebagian netizen, beberapa dari lagu tersebut bahkan tak mengandung lirik vulgar atau