Pengamat Komentari Keputusan Jokowi Kembali Tambah Wakil Menteri: Balas Jasa Lagi, Ujungnya Jadi Beban APBN!

DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo menambah posisi Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB).  Posisi tersebut sebelumnya tidak ada di kementerian itu. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, keputusan Jokowi itu tentu mengejutkan mengingat saat ini negara sedang kesulitan keuangan. "Seharusnya negara berhemat agar rencana pembangunan tidak terganggu," ujar Jamiluddin, Sabtu (5/6). Bahkan atas nama penghematan, PNS harus menerima THR dan Gaji 13 tidak penuh.  Para PNS harus menerima keputusan itu meskipun harus mengelus dada. Jelas Jamiluddin, dengan bertambahnya wakil menteri, maka otomatis akan bertambah anggaran untuk Kemenpan-RB.  Padahal sebelumnya sudah ada 15 wakil menteri yang tersebar di 14 kementerian. "Ini artinya, kehadiran wakil menteri sungguh-sungguh membebani APBN," terang dia. "Jadi dapat dibayangkan berapa anggaran negara yang harus dikel