DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta, Ujang Komarudin ikut menanggapi pengakuan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat ingin membatalkan rencana revisi UU KPK dengan menerbitkan Perppu. Namun, menurut Ujang, upaya Jokowi menerbitkan Perppu untuk menyelamatkan KPK hanya omong kosong belaka. Terlebih, berdalih saat rencana tersebut terganjal restu DPR dan partai politik (parpol). Ujang menilai, jika memang berniat menyelamatkan lembaga antirasuah itu, pemerintah seharusnya sejak awal tak merevisi UU KPK. "Omong kosong saja menyelamatkan KPK. Semua sandiwara saja dan rakyat sudah paham itu. Mestinya dulu pemerintah tak merevisi UU KPK." "Kalau saat ini ya sudah rusak semua. KPK-nya sudah dirusak, dilemahkan, dan dibunuh," kata Ujang saat dihubungi, Senin (7/6/2021). Lebih lanjut, Ujang mengatakan, pernyataan Mahfud tersebut ibarat pembenaran pemerintah semata agar tak disalahkan oleh publik. &
Mahfud Sebut Jokowi Sebenarnya Ingin Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Omong Kosong Saja Itu, Rakyat Paham Sandiwara Ini!
Juni 07, 2021
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta, Ujang Komarudin ikut menanggapi pengakuan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat ingin membatalkan rencana revisi UU KPK dengan menerbitkan Perppu. Namun, menurut Ujang, upaya Jokowi menerbitkan Perppu untuk menyelamatkan KPK hanya omong kosong belaka. Terlebih, berdalih saat rencana tersebut terganjal restu DPR dan partai politik (parpol). Ujang menilai, jika memang berniat menyelamatkan lembaga antirasuah itu, pemerintah seharusnya sejak awal tak merevisi UU KPK. "Omong kosong saja menyelamatkan KPK. Semua sandiwara saja dan rakyat sudah paham itu. Mestinya dulu pemerintah tak merevisi UU KPK." "Kalau saat ini ya sudah rusak semua. KPK-nya sudah dirusak, dilemahkan, dan dibunuh," kata Ujang saat dihubungi, Senin (7/6/2021). Lebih lanjut, Ujang mengatakan, pernyataan Mahfud tersebut ibarat pembenaran pemerintah semata agar tak disalahkan oleh publik. &