DEMOCRAZY.ID - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo menyebut ada beberapa alasan mengapa akhirnya Komisi Pemberentasan Korupsi (KPK) harus dimatikan. Salah satunya ialah ada keterkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2024. Isu pelemahan KPK memang kian menguat, mulai dari revisi UU KPK hingga kekinian adanya tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN). Sebelumnya, Adnan mengatakan KPK yang dinilai sudah masuk terlalu jauh ke dimensi korupsi politik juga menjadi landasan bagi oligarki yang ingin mematikan KPK. Keberadaan KPK dianggap mengganggu jika kinerjanya sudah terlalu jaug sampai memasuki dimensi korupsi politik. "Ini (KPK) benar-benar mengganggu konsolidasi oligarki ekonomi dan politik," kata Adnan dalam diskusi daring yang tayang di kanal YouTube PKSTV, Jumat (4/6/2021). Selain itu kata Adnan alasan lain dimatikannya KPK ialah berkaitan dengan apa apa yang akan terjadi pada beberapa tahu
DEMOCRAZY.ID - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo menyebut ada beberapa alasan mengapa akhirnya Komisi Pemberentasan Korupsi (KPK) harus dimatikan. Salah satunya ialah ada keterkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2024. Isu pelemahan KPK memang kian menguat, mulai dari revisi UU KPK hingga kekinian adanya tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN). Sebelumnya, Adnan mengatakan KPK yang dinilai sudah masuk terlalu jauh ke dimensi korupsi politik juga menjadi landasan bagi oligarki yang ingin mematikan KPK. Keberadaan KPK dianggap mengganggu jika kinerjanya sudah terlalu jaug sampai memasuki dimensi korupsi politik. "Ini (KPK) benar-benar mengganggu konsolidasi oligarki ekonomi dan politik," kata Adnan dalam diskusi daring yang tayang di kanal YouTube PKSTV, Jumat (4/6/2021). Selain itu kata Adnan alasan lain dimatikannya KPK ialah berkaitan dengan apa apa yang akan terjadi pada beberapa tahu