DEMOCRAZY.ID - Informasi terkait dokumen hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menunjukan ketidakjelasan pasca Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Selasa (22/6/2021) menyebut pihaknya tak lagi memiliki data tersebut. Padahal Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri Selasa (14/6/2021) pekan lalu mengatakan pihaknya perlu berkoordinasi dengan BKN untuk memberikan dokumen tersebut. Menanggapi hal tersebut, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari meyakini bahwa TWK digunakan untuk menyingkirkan sejumlah pegawai KPK. “Hal ini semakin mempertajam keyakinan kita bahwa TWK ini produk yang dibuat-buat untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK,” terangnya, Rabu (23/6/2021). Diketahui sebelumnya perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos TWK meminta dokumen yang berisi hasil tes tersebut. Namun, usai memberikan keterangan di Komnas HAM, Kepala BKN menyebut dokumen terseb
DEMOCRAZY.ID - Informasi terkait dokumen hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menunjukan ketidakjelasan pasca Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Selasa (22/6/2021) menyebut pihaknya tak lagi memiliki data tersebut. Padahal Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri Selasa (14/6/2021) pekan lalu mengatakan pihaknya perlu berkoordinasi dengan BKN untuk memberikan dokumen tersebut. Menanggapi hal tersebut, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari meyakini bahwa TWK digunakan untuk menyingkirkan sejumlah pegawai KPK. “Hal ini semakin mempertajam keyakinan kita bahwa TWK ini produk yang dibuat-buat untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK,” terangnya, Rabu (23/6/2021). Diketahui sebelumnya perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos TWK meminta dokumen yang berisi hasil tes tersebut. Namun, usai memberikan keterangan di Komnas HAM, Kepala BKN menyebut dokumen terseb