DEMOCRAZY.ID - Kejatuhan rezim despotik Jokowi penindas rakyat semakin dekat. Ketidakpuasan sudah meluas ke seluruh lapisan masyarakat dan seluruh Indonesia. Demikian dikatakan Aktivis dan Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Nugroho Triprakoso dalam artikel berjudul “Enough Is Enough, Jokowi”. Kata Nugroho, kebijakan Rezim Jokowihanya menguntungkan segelintir taipan China dan kroni pendukung oligarki kekuasaannya, sementara pada saat yang sama menindas dan menzalimi rakyat yang menjadi pemilik sah negeri ini. Menurut Nugroho, kebengisan Rezim ini bermula dari kriminalisasi aktivis Islam menggunakan UU ITE sejak tahun 2016. Sudah ratusan orang masuk penjara padahal tak satu pun unggahan para terpidana tersebut di media sosial secara hukum mempunyai unsur pidana yang bisa dijerat dengan UU ITE. Namun karena zalim, bengis dan otoriter, rezim despotik Jokowi yang didukung buzzerRp biadab sudah tak terhitung melanggar UU dan Pancasila untuk memaksakan kehendaknya memenjarakan aktivis. “Te
Hanya Untungkan Para Taipan China & Kroninya, Aktivis Mahasiswa UI: Kejatuhan Rezim Jokowi Semakin Dekat!
Juni 21, 2021
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Kejatuhan rezim despotik Jokowi penindas rakyat semakin dekat. Ketidakpuasan sudah meluas ke seluruh lapisan masyarakat dan seluruh Indonesia. Demikian dikatakan Aktivis dan Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Nugroho Triprakoso dalam artikel berjudul “Enough Is Enough, Jokowi”. Kata Nugroho, kebijakan Rezim Jokowihanya menguntungkan segelintir taipan China dan kroni pendukung oligarki kekuasaannya, sementara pada saat yang sama menindas dan menzalimi rakyat yang menjadi pemilik sah negeri ini. Menurut Nugroho, kebengisan Rezim ini bermula dari kriminalisasi aktivis Islam menggunakan UU ITE sejak tahun 2016. Sudah ratusan orang masuk penjara padahal tak satu pun unggahan para terpidana tersebut di media sosial secara hukum mempunyai unsur pidana yang bisa dijerat dengan UU ITE. Namun karena zalim, bengis dan otoriter, rezim despotik Jokowi yang didukung buzzerRp biadab sudah tak terhitung melanggar UU dan Pancasila untuk memaksakan kehendaknya memenjarakan aktivis. “Te