DEMOCRAZY.ID - Gagasan Kementerian Agama soal sertifikasi wawasan kebangsaan bagi para dai dan penceramah menuai kritik. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebut sertifikasi dai tersebut terkesan diskriminatif karena hanya ditujukan bagi penceramah agama Islam. Dikatakan Hidayat, wacana program tersebut telah bergulir setidaknya sejak tahun 2015 dan terus ditolak oleh berbagai ormas besar di Indonesia. Seperti, MUI, Muhammadiyah, NU dan Ikatan Dai Indonesia (Ikadi). Hidayat yang merupakan anggota Komisi VIII DPR RI mempertanyakan kebijakan Menag yang hendak melanjutkan program kontroversial tersebut yang diklaim telah mengalami beberapa perubahan dari rencana awal. Menurut Hidayat wacana sertifikasi dai tersebut bergulir di situasi yang tak tepat. Masyarakat, kata dia, masih dibalut rasa kecewa atas kontroversi tes wawasan kebangsaan KPK serta pembatalan pemberangkatan jemaah haji Indonesia. "Wacana program sertifikasi dai yang kembali digulirkan Kementerian Agama i
DEMOCRAZY.ID - Gagasan Kementerian Agama soal sertifikasi wawasan kebangsaan bagi para dai dan penceramah menuai kritik. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebut sertifikasi dai tersebut terkesan diskriminatif karena hanya ditujukan bagi penceramah agama Islam. Dikatakan Hidayat, wacana program tersebut telah bergulir setidaknya sejak tahun 2015 dan terus ditolak oleh berbagai ormas besar di Indonesia. Seperti, MUI, Muhammadiyah, NU dan Ikatan Dai Indonesia (Ikadi). Hidayat yang merupakan anggota Komisi VIII DPR RI mempertanyakan kebijakan Menag yang hendak melanjutkan program kontroversial tersebut yang diklaim telah mengalami beberapa perubahan dari rencana awal. Menurut Hidayat wacana sertifikasi dai tersebut bergulir di situasi yang tak tepat. Masyarakat, kata dia, masih dibalut rasa kecewa atas kontroversi tes wawasan kebangsaan KPK serta pembatalan pemberangkatan jemaah haji Indonesia. "Wacana program sertifikasi dai yang kembali digulirkan Kementerian Agama i