DEMOCRAZY.ID - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak boleh dijadikan dalih untuk menyingkirkan para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki pandangan politik berbeda dari pemerintah. Usman menuturkan, jika hal itu dilakukan, berarti Pemerintah Indonesia seperti mundur kembali ke masa sebelum reformasi. "Itu saja saja mundur ke era pra-reformasi, tepatnya pada tahun 1990-an, ketika setiap pegawai negeri harus melalui litsus atau penelitian khusus atau bersih lingkungan yang diskriminatif," ucap Usman kepada Kompas.com, Rabu (5/5/2021). Pernyataan Usman tersebut menanggapi adanya informasi tentang materi soal dalam TWK yang diikuti para pegawai KPK yang isinya menjurus pada pertanyaan tentang agama, dan paham politik pribadi. Usman melanjutkan, jika informasi itu benar maka hal itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). “Mendiskriminasi pekerja karena pemikir
DEMOCRAZY.ID - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak boleh dijadikan dalih untuk menyingkirkan para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki pandangan politik berbeda dari pemerintah. Usman menuturkan, jika hal itu dilakukan, berarti Pemerintah Indonesia seperti mundur kembali ke masa sebelum reformasi. "Itu saja saja mundur ke era pra-reformasi, tepatnya pada tahun 1990-an, ketika setiap pegawai negeri harus melalui litsus atau penelitian khusus atau bersih lingkungan yang diskriminatif," ucap Usman kepada Kompas.com, Rabu (5/5/2021). Pernyataan Usman tersebut menanggapi adanya informasi tentang materi soal dalam TWK yang diikuti para pegawai KPK yang isinya menjurus pada pertanyaan tentang agama, dan paham politik pribadi. Usman melanjutkan, jika informasi itu benar maka hal itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). “Mendiskriminasi pekerja karena pemikir