DEMOCRAZY.ID
Rocky menilai tanggapan Jokowi justru memicu kebingungan di kalangan publik.
Dikatakan Rocky, Jokowi dengan pernyataannya baru-baru ini ibarat seorang jagoan yang di awal muncul kemudian menghilang dan kembali muncul saat terjadi kekacauan.
"Jadi ini kita seperti melihat orang yang diawal jagoan gitu, terus ngumpet, terus lihat ada sedikit kekacauan terus dia muncul lagi masih seolah-olah jagoan, padahal sebenarnya orang sudah gak anggap," paparnya di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa 18 Mei 2021.
Rocky menilai KPK adalah institusi yang menjadi ukuran keadilan di Tanah Air sehingga seharusnya sejak awal Jokowi buka suara.
"Tapi ini udah dua minggu, tapi dia (Jokowi) diem doang," katanya.
Lebih lanjut Rocky menilai apa yang dilakukan presiden saat ini semacam permainan komunikasi politik di mana Jokowi ingin menjadi solusi.
"Lho dari awal solusinya jangan ubah UU kpk, dan belau sendiri yang mau ubah itu," terangnya.
"Ini lempar batu sembunyi tangan sebenarnya," tambahnya.
Menurut Rocky, adanya inisiatif pemerintah yang mengajukan revisi UU KPK, kemudian diambil alih DPR namun tidak ditandatangani Jokowi merupakan gejala kepengecutan.
"Itu sebetulnya di dalam kepemimpinan itu namanya kepengecutan, kita mesti sebut itu bukan untuk mengatakan Presiden Jokowi pengecut, tapi gejala itu akan orang sebut gejala kepengecutan," pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi angkat bicara soal polemik 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK dalam proses alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Jokowi mengatakan, hasil TWK tidak serta-merta bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan para pegawai yang tidak lolos tes. Seharusnya, hasil tes menjadi masukan untuk memperbaiki KPK.
"Hasil tes Wawasan kebangsaan Terhadap pegawai KPK hendaknya Menjadi masukan untuk review Langkah-Langkah Perbaikan KPK, baik Terhadap individu-individu maupun Institusi KPK Dan TIDAK Serta-Merta dijadikan dasar dasar untuk review memberhentikan 75 pegawai KPK Yang dinyatakan TIDAK lolos tes."
Demikian paparan Jokowi dalam tayangan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17 Mei 2021). [Democrazy/gmd]
