Siapa Pelaku Peretasan Nomor Telepon Novel Baswedan dan Para Aktivis Antikorupsi? | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Jumat, 21 Mei 2021

Siapa Pelaku Peretasan Nomor Telepon Novel Baswedan dan Para Aktivis Antikorupsi?

Siapa Pelaku Peretasan Nomor Telepon Novel Baswedan dan Para Aktivis Antikorupsi?

Siapa-Pelaku-Peretasan-Nomor-Telepon-Novel-Baswedan-dan-Para-Aktivis-Antikorupsi

DEMOCRAZY.ID - Nomor telepon sejumlah pegawai KPK, Novel Baswedan, Sujanarko, dan aktivis antikorupsi Febri Diansyah diduga diretas. 

Gejala peretasan di gawai ketiga orang tersebut berbeda-beda. 


Untuk Novel dan Sujarnako, kedua nomor telepon mereka secara tiba-tiba membuat akun Telegram.


"Info teman-teman itu ada notifikasi nama saya di Telegram. Nomornya punya saya. Bang Novel juga," ujar Sujanarko saat dikonfirmasi, Jumat (20/5) dini hari.


Sujanarko menduga peretasan tersebut dilatari oleh sikap dirinya dan 74 pegawai KPK dalam menentang Surat Keputusan (SK) nomor 652 yang dikeluarkan Firli Bahuri Cs. 


Surat itu berisi penonaktifan pegawai tak lolos TWK dalam rangka alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).


"Kayaknya ada yang mulai nyerang lagi, deh," kata dia. 


Meski demikian, Sujarnako mengaku saat ini sudah mengambil alih kembali akun tersebut.


Terpisah, eks Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan akunnya di WhatsApp tidak bisa diakses. 


Dia juga menyatakan tiba-tiba ada notifikasi Telegram di ponselnya. 


"Jika ada pesan-pesan yang dikirim saat ini, itu bukan dari saya," kata Febri melalui akunnya di Twitter, Kamis malam. 


Dugaan peretasan ini terjadi tak berselang lama dari langkah 75 pegawai KPK yang melaporkan pimpinan KPK ke Dewan Pengawas KPK dan Ombudsman RI. 


Dalam agenda tersebut, Sujanarko dan Novel yang selalu memberikan keterangan kepada publik. 


Terkait peretasan ini sebelumnya juga menyasar delapan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) dan anggota Lokataru Foundation serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. 


Diketahui, mereka belakangan aktif mengkritik pelaksanaan TWK dan SK 652 yang dinilai sebagai alat untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK berintegritas dan kritis. [Democrazy/jpn]