DEMOCRAZY.ID - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR Saleh Partaonan Daulay merespons langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Bu Risma melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos). Mensos yang karib disapa Risma itu sebelumnya menyebut 21 juta data ganda tersebut sudah dinonaktifkan alias ‘ditidurkan’ Kementerian Sosial (Kemensos). "Ini tidak bisa didiamkan. Betul datanya sudah ditidurkan, tetapi proses pendataan sehingga bisa salah seperti itu harus diperiksa," ujar Saleh dalam keterangannya, Senin (3/5). Anggota Komisi IX DPR RI ini menuturkan ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab terkait pernyataan Risma tersebut. Pertama, kata Saleh, apakah dalam pemberian bansossebelumnya 21 juta data itu masih menerima bantuan? Kedua, lanjut Saleh, kenapa dengan mudah dilaporkan dan ditidurkan? Ketiga, kata dia lagi, siapa penanggung jawab pendataannya ketika itu? Saleh mengatakan sejak me
DEMOCRAZY.ID - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR Saleh Partaonan Daulay merespons langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Bu Risma melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos). Mensos yang karib disapa Risma itu sebelumnya menyebut 21 juta data ganda tersebut sudah dinonaktifkan alias ‘ditidurkan’ Kementerian Sosial (Kemensos). "Ini tidak bisa didiamkan. Betul datanya sudah ditidurkan, tetapi proses pendataan sehingga bisa salah seperti itu harus diperiksa," ujar Saleh dalam keterangannya, Senin (3/5). Anggota Komisi IX DPR RI ini menuturkan ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab terkait pernyataan Risma tersebut. Pertama, kata Saleh, apakah dalam pemberian bansossebelumnya 21 juta data itu masih menerima bantuan? Kedua, lanjut Saleh, kenapa dengan mudah dilaporkan dan ditidurkan? Ketiga, kata dia lagi, siapa penanggung jawab pendataannya ketika itu? Saleh mengatakan sejak me