DEMOCRAZY.ID - Kantor Staf Presiden (KSP) menilai pernyataan penyidik KPK, Novel Baswedan, soal dugaan korupsi bansos yang mencapai Rp 100 triliun cenderung spekulatif. KSP mempersilakan dugaan korupsi tersebut diusut. "Kalau memang ada dugaan korupsi, silakan diusut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dalam upaya penegakan hukum, pernyataan seperti itu sama sekali tidak produktif," kata Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Pemulihan Ekonomi Nasional (Monev PEN) Kantor Staf Presiden Edy Priyono dalam keterangan tertulis, Jumat (21/5/2021). Edy mempertanyakan asal angka Rp 100 triliun yang dimaksud Novel. Edy menilai tidak masuk akal jika yang dimaksud adalah nilai dugaan korupsinya. Begitu pula jika dimaksud adalah nilai proyek atau program bansos. Untuk diketahui, alokasi untuk klaster perlindungan sosial senilai Rp 234,3 triliun dari total anggaran PEN 2020 yang nilainya Rp 695,2 triliun. Sedangkan bansos sendiri yang merupakan bagian dari klaster perlindun
DEMOCRAZY.ID - Kantor Staf Presiden (KSP) menilai pernyataan penyidik KPK, Novel Baswedan, soal dugaan korupsi bansos yang mencapai Rp 100 triliun cenderung spekulatif. KSP mempersilakan dugaan korupsi tersebut diusut. "Kalau memang ada dugaan korupsi, silakan diusut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dalam upaya penegakan hukum, pernyataan seperti itu sama sekali tidak produktif," kata Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Pemulihan Ekonomi Nasional (Monev PEN) Kantor Staf Presiden Edy Priyono dalam keterangan tertulis, Jumat (21/5/2021). Edy mempertanyakan asal angka Rp 100 triliun yang dimaksud Novel. Edy menilai tidak masuk akal jika yang dimaksud adalah nilai dugaan korupsinya. Begitu pula jika dimaksud adalah nilai proyek atau program bansos. Untuk diketahui, alokasi untuk klaster perlindungan sosial senilai Rp 234,3 triliun dari total anggaran PEN 2020 yang nilainya Rp 695,2 triliun. Sedangkan bansos sendiri yang merupakan bagian dari klaster perlindun