DEMOCRAZY.ID - Polemik alih status pegawai KPK sebagai ASN membuat para tokoh yang pernah memimpin lembaga antikorupsi itu bermunculan. Para mantan pimpinan KPK itu segera menyatakan sikap tentang polemik yang membuat 75 pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan, itu tidak jelas nasibnya kini. "Pada hari ini, setidaknya delapan Pimpinan KPK periode lalu akan mengambil sikap ihwal pemberhentian paksa 75 pegawai," ucap peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, dalam keterangannya, Senin (17/5/2021). Mereka menyoroti tentang tes wawasan kebangsaan atau TWK yang menjadi pangkal persoalan polemik itu. TWK itu disebut bertentangan dengan hukum. "Faktanya, selain bertentangan dengan hukum, melanggar etika publik, TWK yang digagas oleh Ketua KPK, Firli Bahuri, juga ditolak oleh banyak pihak. Semestinya pimpinan KPK periode ini malu karena selalu membuat gaduh akibat melahirkan kebijakan-kebijakan kontroversi yang tidak berdasar hukum," imbuhnya. Setidaknya
DEMOCRAZY.ID - Polemik alih status pegawai KPK sebagai ASN membuat para tokoh yang pernah memimpin lembaga antikorupsi itu bermunculan. Para mantan pimpinan KPK itu segera menyatakan sikap tentang polemik yang membuat 75 pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan, itu tidak jelas nasibnya kini. "Pada hari ini, setidaknya delapan Pimpinan KPK periode lalu akan mengambil sikap ihwal pemberhentian paksa 75 pegawai," ucap peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, dalam keterangannya, Senin (17/5/2021). Mereka menyoroti tentang tes wawasan kebangsaan atau TWK yang menjadi pangkal persoalan polemik itu. TWK itu disebut bertentangan dengan hukum. "Faktanya, selain bertentangan dengan hukum, melanggar etika publik, TWK yang digagas oleh Ketua KPK, Firli Bahuri, juga ditolak oleh banyak pihak. Semestinya pimpinan KPK periode ini malu karena selalu membuat gaduh akibat melahirkan kebijakan-kebijakan kontroversi yang tidak berdasar hukum," imbuhnya. Setidaknya