DEMOCRAZY.ID - Ketua SETARA Institute Hendari menilai, tidak lolosnya 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam proses alih status menjadi ASN adalah hal biasa dan tidak perlu memantik perdebatan. Menurutnya, tidak lolosnya seseorang dalam mengikuti suatu tes merupakan hal biasa. "Ada yang lolos dan ada yang gagal adalah lumrah. Jadi tidak perlu memetik perdebatan,” kata Hendardi kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (15/5). Lebih lanjut mantan aktivis HAM ini mengatakan, bahwa test ASN biasa dilakukan secara kuantitatif dan obyektif, termasuk biasanya menggunakan vendor pihak ketiga. Hal yang bisa dipastikan adalah bahwa pemerintah saat ini sedang giat menangani intoleransi dan radikalisme yang terus mengikis ideologi Pancasila. ”Lingkungan ASN, TNI, Polri, universitas dan sekolah-sekolah, termasuk tentu saja KPK. Siapa pun yang dalam dirinya bersemai intoleransi dan radikalisme, maka bisa saja tidak lolos uji moderasi bernegara dan be
DEMOCRAZY.ID - Ketua SETARA Institute Hendari menilai, tidak lolosnya 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam proses alih status menjadi ASN adalah hal biasa dan tidak perlu memantik perdebatan. Menurutnya, tidak lolosnya seseorang dalam mengikuti suatu tes merupakan hal biasa. "Ada yang lolos dan ada yang gagal adalah lumrah. Jadi tidak perlu memetik perdebatan,” kata Hendardi kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (15/5). Lebih lanjut mantan aktivis HAM ini mengatakan, bahwa test ASN biasa dilakukan secara kuantitatif dan obyektif, termasuk biasanya menggunakan vendor pihak ketiga. Hal yang bisa dipastikan adalah bahwa pemerintah saat ini sedang giat menangani intoleransi dan radikalisme yang terus mengikis ideologi Pancasila. ”Lingkungan ASN, TNI, Polri, universitas dan sekolah-sekolah, termasuk tentu saja KPK. Siapa pun yang dalam dirinya bersemai intoleransi dan radikalisme, maka bisa saja tidak lolos uji moderasi bernegara dan be