DEMOCRAZY.ID - Ironi, kata tersebut mungkin tepat menggambarkan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini. Dalam berbagai kesempatan, lembaga antirasuah kerap mengaku kekurangan sumber daya manusia. Namun, komisi antikorupsi justru menonaktifkan 75 pegawai yang tak lulus atau tidak memenuhi syarat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang merupakan syarat alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebutuhan SDM KPK kerap diungkapkan dalam sejumlah kesempatan. Dalam konferensi pers Kinerja KPK Tahun 2020 di Gedung KPK, Jakarta pada Rabu (30/12/2020) misalnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan, lembaga yang dipimpinnya itu masih kekurangan ratusan pegawai untuk seluruh sektor. Bahkan angkanya menyentuh sekitar 400 orang. "Tentu sesungguhnya KPK bukan hanya tahun ini, dari tahun sebelumnya KPK sudah melakukan analisis terhadap kebutuhan sdm tidak lebih sudah di atas 400 kebutuhan penambahan sesungguhnya tapi belum dipenuhi," kata Ghufron saat itu. Ghufron
DEMOCRAZY.ID - Ironi, kata tersebut mungkin tepat menggambarkan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini. Dalam berbagai kesempatan, lembaga antirasuah kerap mengaku kekurangan sumber daya manusia. Namun, komisi antikorupsi justru menonaktifkan 75 pegawai yang tak lulus atau tidak memenuhi syarat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang merupakan syarat alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebutuhan SDM KPK kerap diungkapkan dalam sejumlah kesempatan. Dalam konferensi pers Kinerja KPK Tahun 2020 di Gedung KPK, Jakarta pada Rabu (30/12/2020) misalnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan, lembaga yang dipimpinnya itu masih kekurangan ratusan pegawai untuk seluruh sektor. Bahkan angkanya menyentuh sekitar 400 orang. "Tentu sesungguhnya KPK bukan hanya tahun ini, dari tahun sebelumnya KPK sudah melakukan analisis terhadap kebutuhan sdm tidak lebih sudah di atas 400 kebutuhan penambahan sesungguhnya tapi belum dipenuhi," kata Ghufron saat itu. Ghufron