DEMOCRAZY.ID - Sebanyak 51 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lagi dibolehkan bergabung dengan lembaga antirasuah lantaran tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Keputusan itu diambil lewat rapat sejumlah lembaga dan kementerian di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut setidaknya ada enam perwakilan kementerian/lembaga. Mereka berdiskusi dengan tim asesor. "Hadir dalam rapat tadi Ketua KPK, ada juga Menpan RB Pak Tjahjo, Pak Menteri Hukum dan HAM Pak Yasonna, kemudian dari KASN, dari LAN, dari BKN sendiri, dan asesor," kata Alex dalam jumpa pers di Kompleks Kantor BKN, Jakarta Timur, Selasa (25/5). Alex mengatakan rapat digelar sejak pukul 09.00 WIB. Para perwakilan lembaga dan kementerian sempat berdiskusi dengan tim asesor. Rapat baru rampung sore hari. Dari hasil diskusi itu, semua pihak sepakat hanya 24 pegawai yang punya kesempatan untuk ikut pembinaan. Mereka punya kesempatan menjadi ASN jika lulus proses b
DEMOCRAZY.ID - Sebanyak 51 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lagi dibolehkan bergabung dengan lembaga antirasuah lantaran tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Keputusan itu diambil lewat rapat sejumlah lembaga dan kementerian di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut setidaknya ada enam perwakilan kementerian/lembaga. Mereka berdiskusi dengan tim asesor. "Hadir dalam rapat tadi Ketua KPK, ada juga Menpan RB Pak Tjahjo, Pak Menteri Hukum dan HAM Pak Yasonna, kemudian dari KASN, dari LAN, dari BKN sendiri, dan asesor," kata Alex dalam jumpa pers di Kompleks Kantor BKN, Jakarta Timur, Selasa (25/5). Alex mengatakan rapat digelar sejak pukul 09.00 WIB. Para perwakilan lembaga dan kementerian sempat berdiskusi dengan tim asesor. Rapat baru rampung sore hari. Dari hasil diskusi itu, semua pihak sepakat hanya 24 pegawai yang punya kesempatan untuk ikut pembinaan. Mereka punya kesempatan menjadi ASN jika lulus proses b