DEMOCRAZY.ID - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, mengatakan khawatir langkah pemerintah menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris akan membuat pemisahan kelompok kombatan dengan masyarakat sipil sulit dilakukan. "[Saya khawatir] pelabelan teroris ini justru akan menyulitkan pemisahan antara kombatan dengan masyarakat sipil dalam penanganannya," kata sosok yang akrab disapa Tobas itu, Jumat (30/4). Ia berharap stigma rasial yang muncul atau dimunculkan kelompok tertentu dalam upaya menangani konflik di Papua tidak ada. Menurutnya, prinsip kehati-hatian dan humanis tetap harus dikedepankan dalam penanganan KKB. Tobas berharap Polri dan TNI selalu bertindak profesional, berpedoman kepada hukum dan HAM, serta berhati-hatian, dan cermat dalam menggunakan senjata agar tidak ada korban sipil yang terdampak. "Pemerintah tetap harus menggunakan pendekatan dialog yang humanis dengan masyarakat Papua karena dialog in
DEMOCRAZY.ID - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, mengatakan khawatir langkah pemerintah menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris akan membuat pemisahan kelompok kombatan dengan masyarakat sipil sulit dilakukan. "[Saya khawatir] pelabelan teroris ini justru akan menyulitkan pemisahan antara kombatan dengan masyarakat sipil dalam penanganannya," kata sosok yang akrab disapa Tobas itu, Jumat (30/4). Ia berharap stigma rasial yang muncul atau dimunculkan kelompok tertentu dalam upaya menangani konflik di Papua tidak ada. Menurutnya, prinsip kehati-hatian dan humanis tetap harus dikedepankan dalam penanganan KKB. Tobas berharap Polri dan TNI selalu bertindak profesional, berpedoman kepada hukum dan HAM, serta berhati-hatian, dan cermat dalam menggunakan senjata agar tidak ada korban sipil yang terdampak. "Pemerintah tetap harus menggunakan pendekatan dialog yang humanis dengan masyarakat Papua karena dialog in