DEMOCRAZY.ID - Koalisi Masyarakat Antikorupsi menggelar aksi di depan gedung KPK. Mereka meminta pemerintah mengusut penonaktifan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat menjadi ASN. "Saya menyatukan narasi bahwa 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK itu adalah korban. Pemerintah perlu turun sampai ke titik paling bawah, untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, apa yang dirasakan," ucap Koordinator Lapangan Koalisi Masyarakat Antikorupsi Syahrul Badri, di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (18/5/2021). "Kalau hanya di atas saja, kalau hanya bermain di lingkaran itu saja, pasti tidak akan merasakan apa pun itu yang terjadi di sini," tambahnya. Koalisi Masyarakat Antikorupsi berharap pemerintah dapat membuka mata terkait persoalan ini. Apalagi, kata Syahrul, penonaktifan 75 pegawai KPK itu telah banyak menuai kecaman dari berbagai pihak. "Maka dari itu, saya harapkan, kita semua men
DEMOCRAZY.ID - Koalisi Masyarakat Antikorupsi menggelar aksi di depan gedung KPK. Mereka meminta pemerintah mengusut penonaktifan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat menjadi ASN. "Saya menyatukan narasi bahwa 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK itu adalah korban. Pemerintah perlu turun sampai ke titik paling bawah, untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, apa yang dirasakan," ucap Koordinator Lapangan Koalisi Masyarakat Antikorupsi Syahrul Badri, di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (18/5/2021). "Kalau hanya di atas saja, kalau hanya bermain di lingkaran itu saja, pasti tidak akan merasakan apa pun itu yang terjadi di sini," tambahnya. Koalisi Masyarakat Antikorupsi berharap pemerintah dapat membuka mata terkait persoalan ini. Apalagi, kata Syahrul, penonaktifan 75 pegawai KPK itu telah banyak menuai kecaman dari berbagai pihak. "Maka dari itu, saya harapkan, kita semua men