DEMOCRAZY.ID - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mempertanyakan Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos). Risma mengaku pusing memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak pernah diperbarui sejak 2015. Yandri mempertanyakan hal itu karena khawatir tidak ada pembaruan data selama 10 tahun terakhir. Sebab menurutnya, dalam kurun waktu tersebut banyak perubahan data kependudukan, seperti alamat tempat tinggal maupun kondisi perekonomian warga. "21 juta itu basisnya apa? Kalau bisa per kabupaten/kota. Bagaimana? Karena memang harus kita lakukan dengan tegas ini jangan sampai sekitar 110 kab/kota yang sama sekali hampir 10 tahun tidak melakukan perbaikan data," tanya Yandri kepada Risma dalam rapat kerja yang disiarkan di YouTube DPR RI, Senin (24/5). Yandri kemudian membeberkan beberapa kasus yang ditemukan oleh Komisi VIII terkait sengkarut data penerima bansos. Ia mengatakan saat kunjungan ke kantor Gu
DEMOCRAZY.ID - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mempertanyakan Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos). Risma mengaku pusing memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak pernah diperbarui sejak 2015. Yandri mempertanyakan hal itu karena khawatir tidak ada pembaruan data selama 10 tahun terakhir. Sebab menurutnya, dalam kurun waktu tersebut banyak perubahan data kependudukan, seperti alamat tempat tinggal maupun kondisi perekonomian warga. "21 juta itu basisnya apa? Kalau bisa per kabupaten/kota. Bagaimana? Karena memang harus kita lakukan dengan tegas ini jangan sampai sekitar 110 kab/kota yang sama sekali hampir 10 tahun tidak melakukan perbaikan data," tanya Yandri kepada Risma dalam rapat kerja yang disiarkan di YouTube DPR RI, Senin (24/5). Yandri kemudian membeberkan beberapa kasus yang ditemukan oleh Komisi VIII terkait sengkarut data penerima bansos. Ia mengatakan saat kunjungan ke kantor Gu