DEMOCRAZY.ID - Pemprov DKI melalui Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menjelaskan soal kelebihan pembayaran alat-alat damkar yang nominalnya mencapai Rp 6,5 miliar. Kepala Dinas Gulkarmat Satriadi Gunawan menyebut pengembalian dana itu sudah 90%. "Kalau itu kan pasti, yang namanya pengembalian pasti ada bukti. Kalau kita dapat laporan (dari pihak ketiga) sudah hampir 90% dikembaliin," kata Satriadi saat dihubungi, Senin (12/4/2021). Temuan kelebihan anggaran itu terungkap dari hasil laporan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2019. Rekomendasi dari BPK, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan harus bertanggung jawab kelebihan pembayaran itu dan menyetorkannya ke kas daerah. Satriadi menerangkan, BPK memberi tenggat waktu yang berbeda-beda untuk setiap perusahaan. "Kan itu beda-beda. Kan ada berapa kegiatan, tergantung besarannya. BPK akan melihat seberapa besar kalau misalkan Rp 10 miliar sama
DEMOCRAZY.ID - Pemprov DKI melalui Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menjelaskan soal kelebihan pembayaran alat-alat damkar yang nominalnya mencapai Rp 6,5 miliar. Kepala Dinas Gulkarmat Satriadi Gunawan menyebut pengembalian dana itu sudah 90%. "Kalau itu kan pasti, yang namanya pengembalian pasti ada bukti. Kalau kita dapat laporan (dari pihak ketiga) sudah hampir 90% dikembaliin," kata Satriadi saat dihubungi, Senin (12/4/2021). Temuan kelebihan anggaran itu terungkap dari hasil laporan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2019. Rekomendasi dari BPK, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan harus bertanggung jawab kelebihan pembayaran itu dan menyetorkannya ke kas daerah. Satriadi menerangkan, BPK memberi tenggat waktu yang berbeda-beda untuk setiap perusahaan. "Kan itu beda-beda. Kan ada berapa kegiatan, tergantung besarannya. BPK akan melihat seberapa besar kalau misalkan Rp 10 miliar sama