DEMOCRAZY.ID - Usai pembatalan ceramah kajian online Ramadhan oleh jajaran direksi dan komisaris, PT Pelni menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf. Akan tetapi, permintaan maaf itu dinilai Ketua Eksekutif BPH KSHUMI Chandra Purna Irawan tidak cukup. “Apabila PT Pelni sudah meminta maaf, saya kira tidak cukup,” kata Chandra, Minggu (11/4/2021). Menurutnya, permintaan maaf itu bukan sekedar dilontarkan lewat ucapan, tapi juga harus dibarengi dengan tindakan. “Permintaan maaf harus dibuktikan dengan mengizinkan acara kajian yang sempat dibatalkan,” tegasnya. Selain itu, Chandra juga meminta petinggi PT Pelni tidak memainkan opini stigmatisasi terhadap seseorang, terlebih lagi memainkan opini politik radikal. “Seolah-olah dengan tuduhan radikal menjadi benar untuk melakukan stigmatisasi dan persekusi,” kritiknya. Ketua LBH Pelita Umat itu juga mengingatkan petinggi PT Pelni tidak mengurusi urusan pengajian. Sebaiknya, sebagai perusahaan plat merah, PT Pelni fokus menanggulangi perm
DEMOCRAZY.ID - Usai pembatalan ceramah kajian online Ramadhan oleh jajaran direksi dan komisaris, PT Pelni menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf. Akan tetapi, permintaan maaf itu dinilai Ketua Eksekutif BPH KSHUMI Chandra Purna Irawan tidak cukup. “Apabila PT Pelni sudah meminta maaf, saya kira tidak cukup,” kata Chandra, Minggu (11/4/2021). Menurutnya, permintaan maaf itu bukan sekedar dilontarkan lewat ucapan, tapi juga harus dibarengi dengan tindakan. “Permintaan maaf harus dibuktikan dengan mengizinkan acara kajian yang sempat dibatalkan,” tegasnya. Selain itu, Chandra juga meminta petinggi PT Pelni tidak memainkan opini stigmatisasi terhadap seseorang, terlebih lagi memainkan opini politik radikal. “Seolah-olah dengan tuduhan radikal menjadi benar untuk melakukan stigmatisasi dan persekusi,” kritiknya. Ketua LBH Pelita Umat itu juga mengingatkan petinggi PT Pelni tidak mengurusi urusan pengajian. Sebaiknya, sebagai perusahaan plat merah, PT Pelni fokus menanggulangi perm