DEMOCRAZY.ID - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti kemungkinan pelanggaran HAM dalam proyek pariwisata di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pakar PBB untuk Hak Asasi Manusia mendesak Pemerintah Indonesia menghormati HAM dan hukum yang berlaku. Mereka khawatir proyek pariwisata senilai US$3 miliar itu menimbulkan perampasan tanah yang agresif, penggusuran paksa terhadap Masyarakat Adat Sasak, dan intimidasi serta ancaman terhadap pembela hak asasi manusia. "Para petani dan nelayan terusir dari tanah mereka. Rumah, ladang, sumber air, peninggalan budaya serta situs religi mereka mengalami perusakan karena Pemerintah Indonesia dan ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) akan menjadikan Mandalika sebagai 'Bali Baru'," kata Pelapor Khusus PBB untuk kemiskinan ekstrem dan hak asasi manusia, Olivier De Schutter lewat pernyataan resmi, (31/3). Menurut sumber terpercaya, mereka menyebut masyarakat setempat menjadi sasaran ancaman dan intimidasi, serta d
DEMOCRAZY.ID - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti kemungkinan pelanggaran HAM dalam proyek pariwisata di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pakar PBB untuk Hak Asasi Manusia mendesak Pemerintah Indonesia menghormati HAM dan hukum yang berlaku. Mereka khawatir proyek pariwisata senilai US$3 miliar itu menimbulkan perampasan tanah yang agresif, penggusuran paksa terhadap Masyarakat Adat Sasak, dan intimidasi serta ancaman terhadap pembela hak asasi manusia. "Para petani dan nelayan terusir dari tanah mereka. Rumah, ladang, sumber air, peninggalan budaya serta situs religi mereka mengalami perusakan karena Pemerintah Indonesia dan ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) akan menjadikan Mandalika sebagai 'Bali Baru'," kata Pelapor Khusus PBB untuk kemiskinan ekstrem dan hak asasi manusia, Olivier De Schutter lewat pernyataan resmi, (31/3). Menurut sumber terpercaya, mereka menyebut masyarakat setempat menjadi sasaran ancaman dan intimidasi, serta d