DEMOCRAZY.ID - Partai Masyumi, atau sering disebut Masyumi 'reborn', menggelar rapat. Banyak hal dibahas, mulai dari sorotan terhadap kasus KM 50 Tol Cikampek, larangan kader untuk membuka rekening bank riba, hingga larangan tepuk tangan. Orientasi dan Rapat Kerja Nasional DPP Partai Masyumi digelar di Hotel Balairung Jl Matraman Raya, Jakarta Timur, dan disiarkan kanal YouTube 'Masyumi Memanggil', Sabtu (24/4/2021). Ketua Umum Partai Masyumi, Ahmad Yani menyatakan kekecewaannya terhadap penanganan kasus KM 50 Tol Cikampek. Dia tidak puas dengan rekomendasi Komnas HAM yang menyatakan peristiwa itu bukan pelanggaran HAM berat. "Kasus KM 50 ini jelas merampas, jelas menghina, memperkosa hak-hak sebagai warga negara yang berdaulat. Kita juga kecewa dengan rekomendasi Komnas HAM. Mudah-mudahan pelaku HAM berat itu dapat kita seret ke pengadilan," kata Ahmad Yani. Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi, Abdullah Hehamahua, kemudian beridiri di mimbar dan berbicara so
DEMOCRAZY.ID - Partai Masyumi, atau sering disebut Masyumi 'reborn', menggelar rapat. Banyak hal dibahas, mulai dari sorotan terhadap kasus KM 50 Tol Cikampek, larangan kader untuk membuka rekening bank riba, hingga larangan tepuk tangan. Orientasi dan Rapat Kerja Nasional DPP Partai Masyumi digelar di Hotel Balairung Jl Matraman Raya, Jakarta Timur, dan disiarkan kanal YouTube 'Masyumi Memanggil', Sabtu (24/4/2021). Ketua Umum Partai Masyumi, Ahmad Yani menyatakan kekecewaannya terhadap penanganan kasus KM 50 Tol Cikampek. Dia tidak puas dengan rekomendasi Komnas HAM yang menyatakan peristiwa itu bukan pelanggaran HAM berat. "Kasus KM 50 ini jelas merampas, jelas menghina, memperkosa hak-hak sebagai warga negara yang berdaulat. Kita juga kecewa dengan rekomendasi Komnas HAM. Mudah-mudahan pelaku HAM berat itu dapat kita seret ke pengadilan," kata Ahmad Yani. Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi, Abdullah Hehamahua, kemudian beridiri di mimbar dan berbicara so