DEMOCRAZY.ID - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) RI kemungkinan besar akan menolak pengajuan merek Partai Demokrat sebagai hak kekayaan intelektual yang diajukan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Karena di sini ada Partai Demokrat yang telah mendaftarkan dengan logo yang sama, harusnya ditolak," kata Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI Dr. Freddy Harris saat dihubungi di Jakarta, Senin (12/4/2021). Apalagi, kata dia, Partai Demokrat sudah memiliki merek dan persis seperti yang diajukan oleh Presiden ke-6 RI itu. Terkait dengan pengajuan merek partai berlambang mercy atas nama pribadi SBY, Freddy mengatakan hal itu memang tidak ada masalah. Namun, persoalannya terletak pada merek partai yang sudah ada, bukan perkara nama pribadi atau bukan. Sejauh ini belum ada satu pun partai politik yang mengajukan merek atas nama pribad. Pengajuan Partai Demokrat sebagai hak kekayaan intelektual oleh mantan M
DEMOCRAZY.ID - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) RI kemungkinan besar akan menolak pengajuan merek Partai Demokrat sebagai hak kekayaan intelektual yang diajukan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Karena di sini ada Partai Demokrat yang telah mendaftarkan dengan logo yang sama, harusnya ditolak," kata Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI Dr. Freddy Harris saat dihubungi di Jakarta, Senin (12/4/2021). Apalagi, kata dia, Partai Demokrat sudah memiliki merek dan persis seperti yang diajukan oleh Presiden ke-6 RI itu. Terkait dengan pengajuan merek partai berlambang mercy atas nama pribadi SBY, Freddy mengatakan hal itu memang tidak ada masalah. Namun, persoalannya terletak pada merek partai yang sudah ada, bukan perkara nama pribadi atau bukan. Sejauh ini belum ada satu pun partai politik yang mengajukan merek atas nama pribad. Pengajuan Partai Demokrat sebagai hak kekayaan intelektual oleh mantan M