DEMOCRAZY.ID - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai Rancangan Peraturan Presiden tentang Unit Kerja Presiden Untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Yang Berat Melalui Mekanisme Nonyudisial bakal menjadi sarana 'cuci tangan' bagi para pelakunya. KontraS mengatakan melalui perpres ini penanganan HAM akan dilakukan melalui 'jalan damai' yang diklaim untuk memulihkan korban melalui jalan rekonsiliasi demi mewujudkan perdamaian bangsa. Dalam salinan draf yang diterima berdasarkan sumber di Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), draf tersebut terdiri dari sembilan bab dan 23 pasal. Di dalamnya mengatur bagaimana kasus HAM bisa diselesaikan secara nonyudisial alias di luar proses hukum. Salah satunya yakni dengan membentuk unit kerja presiden yang berada di bawah naungan Menko Polhukam. Unit kerja ini dibentuk sebelum pemerintah resmi membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi da
DEMOCRAZY.ID - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai Rancangan Peraturan Presiden tentang Unit Kerja Presiden Untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Yang Berat Melalui Mekanisme Nonyudisial bakal menjadi sarana 'cuci tangan' bagi para pelakunya. KontraS mengatakan melalui perpres ini penanganan HAM akan dilakukan melalui 'jalan damai' yang diklaim untuk memulihkan korban melalui jalan rekonsiliasi demi mewujudkan perdamaian bangsa. Dalam salinan draf yang diterima berdasarkan sumber di Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), draf tersebut terdiri dari sembilan bab dan 23 pasal. Di dalamnya mengatur bagaimana kasus HAM bisa diselesaikan secara nonyudisial alias di luar proses hukum. Salah satunya yakni dengan membentuk unit kerja presiden yang berada di bawah naungan Menko Polhukam. Unit kerja ini dibentuk sebelum pemerintah resmi membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi da