DEMOCRAZY.ID - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menyatakan tidak ada dasar hukum yang bisa melegalkan opsi Ketua Dewan Pengarah Badan Ideologi dan Pembinaan Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri, menduduki jabatan Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). "Saya tidak ada masalah person, tapi dari segi struktur mungkin. Pertama, dasar hukum tidak ada," kata Mulyanto, Jumat (30/4). Menurutnya, aturan Ketua Dewan Pengarah BPIP menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN sebelumnya pernah dituangkan di Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Namun, lanjut dia, rancangan regulasi itu telah dihapus dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) karena menuai kontroversi di tengah masyarakat. Dia menjelaskan, UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) juga tidak memberikan legalitas Ketua Dewan Pengarah BPIP otomatis menjabat Ketua Dewan Pengarah BRIN. Menurutnya, Pasal 5 hu
DEMOCRAZY.ID - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menyatakan tidak ada dasar hukum yang bisa melegalkan opsi Ketua Dewan Pengarah Badan Ideologi dan Pembinaan Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri, menduduki jabatan Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). "Saya tidak ada masalah person, tapi dari segi struktur mungkin. Pertama, dasar hukum tidak ada," kata Mulyanto, Jumat (30/4). Menurutnya, aturan Ketua Dewan Pengarah BPIP menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN sebelumnya pernah dituangkan di Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Namun, lanjut dia, rancangan regulasi itu telah dihapus dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) karena menuai kontroversi di tengah masyarakat. Dia menjelaskan, UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) juga tidak memberikan legalitas Ketua Dewan Pengarah BPIP otomatis menjabat Ketua Dewan Pengarah BRIN. Menurutnya, Pasal 5 hu