DEMOCRAZY.ID - Eks pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan pengacaranya memprotes pertanyaan jaksa penuntut umum (JPU). Saat itu jaksa bertanya kepada saksi dari pejabat Kementerian Dalam Negeri, Abda Ali terkait organisasi FPI. Awalnya, jaksa menanyakan kepada Abda tentang status organisasi FPI yang tercatat di Kemendagri. Abda memberikan penjelasan bahwa Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI di Kemendagri sudah berakhir pada 20 Juni 2019. "FPI itu terdaftar di Kemendagri sampai 20 Juli 2019 sebagai ormas yang tak berbadan hukum," kata Abda saat mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (22/4). Jaksa lantas bertanya alasan Kemendagri tak memperpanjang SKT FPI. Abda menjawab ada beberapa poin dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FPI yang dinilai masih kabur oleh Kemendagri. Abda juga merinci pasal 6 tentang visi dan misi di AD/ART FPI di persidangan. "Saya bacakan, Pak. Visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan Syariat Islam
DEMOCRAZY.ID - Eks pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan pengacaranya memprotes pertanyaan jaksa penuntut umum (JPU). Saat itu jaksa bertanya kepada saksi dari pejabat Kementerian Dalam Negeri, Abda Ali terkait organisasi FPI. Awalnya, jaksa menanyakan kepada Abda tentang status organisasi FPI yang tercatat di Kemendagri. Abda memberikan penjelasan bahwa Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI di Kemendagri sudah berakhir pada 20 Juni 2019. "FPI itu terdaftar di Kemendagri sampai 20 Juli 2019 sebagai ormas yang tak berbadan hukum," kata Abda saat mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (22/4). Jaksa lantas bertanya alasan Kemendagri tak memperpanjang SKT FPI. Abda menjawab ada beberapa poin dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FPI yang dinilai masih kabur oleh Kemendagri. Abda juga merinci pasal 6 tentang visi dan misi di AD/ART FPI di persidangan. "Saya bacakan, Pak. Visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan Syariat Islam