DEMOCRAZY.ID - Politikus PKS Abdul Fikri Faqih curiga dengan peredaran kamus kontroversial hasil karya Kemendibud. Wakil ketua Komisi X DPR RI ini menilai, peredaran Kamus Sejarah Indonesia Jilid I & II itu memang disengaja. Sangat aneh, kata Fikri, bila penerbitan Kamus Sejarah Indonesia Jilid I & II disebut akibat ‘ketidak-sengajaan’ pihak Direktorat Sejarah Kemendikbud. "Bagaimana bisa, katanya belum siap diedarkan, tetapi kok sudah terbit ISBN,” kata Fikri menanggapi polemik kamus sejarah Indonesia jilid I, Kamis (22/4). International Standard Book Number (ISBN) atau angka standar buku internasional adalah kode pengidentifikasian terdiri atas deretan angka 13 digit yang bersifat unik, yang menjadi pembeda dengan ISBN pada buku lain. ISBN berisi informasi tentang judul, penerbit, dan kelompok penerbit tercakup dalam ISBN. Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Perbukuan, Pasal 30 ayat (f) menyebut, penerbit berkewajiban mencantumkan angka standar buk
DEMOCRAZY.ID - Politikus PKS Abdul Fikri Faqih curiga dengan peredaran kamus kontroversial hasil karya Kemendibud. Wakil ketua Komisi X DPR RI ini menilai, peredaran Kamus Sejarah Indonesia Jilid I & II itu memang disengaja. Sangat aneh, kata Fikri, bila penerbitan Kamus Sejarah Indonesia Jilid I & II disebut akibat ‘ketidak-sengajaan’ pihak Direktorat Sejarah Kemendikbud. "Bagaimana bisa, katanya belum siap diedarkan, tetapi kok sudah terbit ISBN,” kata Fikri menanggapi polemik kamus sejarah Indonesia jilid I, Kamis (22/4). International Standard Book Number (ISBN) atau angka standar buku internasional adalah kode pengidentifikasian terdiri atas deretan angka 13 digit yang bersifat unik, yang menjadi pembeda dengan ISBN pada buku lain. ISBN berisi informasi tentang judul, penerbit, dan kelompok penerbit tercakup dalam ISBN. Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Perbukuan, Pasal 30 ayat (f) menyebut, penerbit berkewajiban mencantumkan angka standar buk