DEMOCRAZY.ID - Kantor Staf Presiden (KSP) membantah terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam proyek pariwisata Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) seperti yang dilaporkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). KSP pun meminta PBB membawa bukti tudingan pelanggaran HAM tersebut. "Proyek ini proyek strategis nasional. Tidak mungkin rakyat itu sengsara dengan proyek strategis nasional, kemudian serobot sana serobot sini," Tenaga ahli KSP Ali Mochtar Ngabalin, Selasa (6/4). Ngabalin mengatakan pihaknya belum pernah mendengar ada laporan pelanggaran HAM di proyek Mandalika, NTB. Ia menilai pernyataan resmi yang disampaikan PBB sebatas kekhawatiran dan kemungkinan. Ngabalin pun mengkritik langkah PBB menyampaikan tudingan yang baru sekedar dugaan dan belum terbukti di lapangan. Menurutnya, PBB harus mengungkap bukti dan menyampaikan langsung kepada pemerintah. "Bawa laporan itu ke kantor sini (KSP). saya yang terima itu. Nanti saya koordinasikan. Agar jangan in
DEMOCRAZY.ID - Kantor Staf Presiden (KSP) membantah terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam proyek pariwisata Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) seperti yang dilaporkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). KSP pun meminta PBB membawa bukti tudingan pelanggaran HAM tersebut. "Proyek ini proyek strategis nasional. Tidak mungkin rakyat itu sengsara dengan proyek strategis nasional, kemudian serobot sana serobot sini," Tenaga ahli KSP Ali Mochtar Ngabalin, Selasa (6/4). Ngabalin mengatakan pihaknya belum pernah mendengar ada laporan pelanggaran HAM di proyek Mandalika, NTB. Ia menilai pernyataan resmi yang disampaikan PBB sebatas kekhawatiran dan kemungkinan. Ngabalin pun mengkritik langkah PBB menyampaikan tudingan yang baru sekedar dugaan dan belum terbukti di lapangan. Menurutnya, PBB harus mengungkap bukti dan menyampaikan langsung kepada pemerintah. "Bawa laporan itu ke kantor sini (KSP). saya yang terima itu. Nanti saya koordinasikan. Agar jangan in