Yasonna Sebut Izin Majelis Tinggi untuk KLB Demokrat Bisa Diperdebatkan, Tapi...

DEMOCRAZY.ID - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan akan meneliti berkas pendaftaran hasil Kongres Luar Biasa Partai atau KLB Demokrat Deli Serdang.  Ia mengatakan akan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai. Yasonna bakal memastikan apakah pelaksanaan KLB itu sesuai dengan AD/ART Demokrat, di antaranya diusulkan oleh dua pertiga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan setengah Dewan Pimpinan Cabang (DPC). "Harus sesuai AD/ART, pelaksanaannya sesuai AD/ART, itu kami lihat. Persyaratan dua pertiga untuk DPD, setengah DPC," kata Yasonna di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Ahad, 21 Maret 2021. Ihwal perlunya izin Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk melaksanakan KLB, Yasonna menyebut hal itu memang masih dapat diperdebatkan.  Namun, kata dia Kemenkumham akan menilai yang substansial, yakni menyangkut berapa DPD dan DPC yang mengusulkan KLB tersebut.  "Ada izin Majelis Tinggi, itu debatable lah, tapi yang sub