DEMOCRAZY.ID - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Kemenkumham ) belum mengesahkan struktur kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Kubu Moeldoko diketahui sedang melengkapi berkas yang diperlukan. Nah, jika Kemenkumham mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko, Direktur Eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Kunto Adi Wibowo mengungkapkan ada plus dan minusnya bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Ya tentu saja kalau kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB disahkan oleh Kemenkumham, ya lebih banyak positifnya daripada negatifnya bagi pemerintah," ujarnya, Kamis (25/3/2021). Kunto menjelaskan, salah satu keuntungannya adalah dukungan kepada pemerintah di legislatif akan semakin kuat dan semakin besar. Sebab, Moeldoko adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), otomatis membawa Partai Demokrat mendukung pemerintah. "Yang recokin (pemerint
DEMOCRAZY.ID - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Kemenkumham ) belum mengesahkan struktur kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Kubu Moeldoko diketahui sedang melengkapi berkas yang diperlukan. Nah, jika Kemenkumham mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko, Direktur Eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Kunto Adi Wibowo mengungkapkan ada plus dan minusnya bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Ya tentu saja kalau kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB disahkan oleh Kemenkumham, ya lebih banyak positifnya daripada negatifnya bagi pemerintah," ujarnya, Kamis (25/3/2021). Kunto menjelaskan, salah satu keuntungannya adalah dukungan kepada pemerintah di legislatif akan semakin kuat dan semakin besar. Sebab, Moeldoko adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), otomatis membawa Partai Demokrat mendukung pemerintah. "Yang recokin (pemerint