DEMOCRAZY.ID
Menkum HAM Yasonna Laoly menyebut tak mungkin lagi memproses pendaftaran hasil KLB jika kubu Moeldoko mengajukan.
"Dengan dokumen yang ada, tentunya tidak mungkin lagi (diproses)," kata Menkum HAM, Yasonna Laoly menjawab pertanyaan soal apakah kubu Moeldoko masih bisa mengajukan dan diproses, saat konferensi pers virtual, Rabu (31/3/2021).
Dokumen yang belum dilengkapi kubu Moeldoko yakni perihal DPC, DPD, hingga surat mandat.
Yasonna menyebut tak ikut campur jika nantinya kubu Moeldoko mengadakan KLB kembali dan memenuhi persyaratan.
"Dengan peristiwa yang apa, kita sudah teliti, tidak memenuhi. Kalau nanti mau dibuat yang lebih memenuhi itu bukan urusan kami," ujarnya.
Lebih lanjut, Yasonna tak mengurusi soal sengketa mengenai anggaran dasar Partai Demokrat.
Yasonna mengatakan Kemenkumham hanya melayani administrasi hukum saja.
"Ada argumentasi yang disampaikan kepada kami, cukup apa, bahwa menurut anggaran dasar begini, begini bertentangan dengan Undang-undang Partai Politik, itu silakanlah. Diuji bukan di tempat kami, di pengadilan saja, di luar ranah kami," imbuhnya.
Sebelumnya hasil KLB Partai Demokrat Deli Serdang dan kepengurusan versi Moeldoko didaftarkan ke Kemenkumham pada pertengahan Maret.
Jubir DPP Partai Demokrat kubu Moeldoko, Ilal Ferhard, mengatakan kubunya akan menerima apa pun hasil pengumuman yang dikeluarkan Kemenkumham.
"Memang dari awal pasca-KLB berlangsung, kami dari kubu Pak Moeldoko, sebagai ketua umum kami, mengatakan apa pun yang terjadi, apa pun putusan-putusan oleh Kemenkumham, jelas kami menerima dengan lapangan dada," ucap Ilal. [Democrazy/dtk]
